3 Langkah Politik Ini Akan Ganjal Jokowi Pada 2019 Mendatang

Langkah Politik Ganjal Jokowi – Langkah Joko Widodo untuk lagi untuk lagi mencalonkan diri di Pemilihan Presiden th. 2019 dievaluasi tak gampang. Sebagai incumbent, sejumlah informasi dapat menghadangnya. Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan, salah satu informasi yang dapat menghadang Jokowi merupakan soal pemilih muslim sebagai mayoritas. Politik identitas menurut agama ini pernah mengemuka dikala Pilkada DKI Jakarta. Jokowi dikala ini santer disebut dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang banyak ditolak oleh kategori muslim sebab nonmuslim. Ahok merupakan calon incumbent yang berpasangan dengan Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 dan menang.

Sebab itu Abbas menyebut diperlukan partai politik pengusung yang dianggap mewakili kategori Islam di Pilpres 2019. Seperti yang dikutip dari portal berita politik indonesia yaitu arah.com “PKB dianggap representatif politik Islam moderat di Indonesia, pertanyaannya dapat seberapa kuat dapat menambahkan proteksi dan daya politik Jokowi ke depan,” kata Abbas didalam sebuah pembicaraan di Jakarta, Pekan (30/7). Kabar yang dapat menghadang selanutnya merupakan soal kekerabatan sipil dan militer. Kabar ini menjadi perlu lantaran terasa timbul lagi informasi soal keperluan pemimpin yang kuat.

Ketika ini, kata Abbas, Jokowi belum dianggap sebagai sosok pemimpin yang kuat lantaran dia berasal berasal dari kalangan sipil. “Jokowi belum (dianggap kuat) sebab sipil, (sehingga) terasa di tawarkan lagi militer di pemerintahan. Btw, ada sedikit informasi yang perlu kami sampaikan, jika anda ingin mencari berita aneh terbaru maka anda juga bisa pilih di link yang kami sediakan. Hubungan sipil-militer di 2019 ini nanti seberapa kuat masuk ke perhatian publik, seberapa besar Indonesia mempersepsikan diri soal keperluan politik apakah sipil atau militer,” katanya.

Kabar berikutnya berhubungan dengan keyakinan publik kepada performa Jokowi. Dan yang terakhir, informasi soal kinerja ekonomi dankeamanan nasional. “Yang dapat menjadi prioritas Jokowi dua th. ke depan mempertimbangkan daya kerjanya menempuh atau melebihi sasaran tanpa gejolak ekonomi, politik, atau keamanan yang besar,” tutur Abbas. Di daerah yang sama, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq mengakui informasi-informasi hal yang demikian dapat menjadi rintangan Jokowi. Dia menggarisbawahi informasi sentimen agama yang dapat banyak menghadang Jokowi. Kabar-informasi hal yang demikian malahan telah terasa dimainkan semenjak kini.

Umpamanya informasi kriminalisasi pada tokoh-tokoh agama. PKB, kata Maman, telah terang mengungkapkan, kasus-kasus hal yang demikian tidak tersedia kaitannya dengan Jokowi. Melainkan sejumlah pihak masih kukuh beranggapan tersedia krimininalisasi. Kabar lain, kata Maman, masih dengan sentimen agama. Umpamanya soal jatah anggatan pengajaran 20 prosen berasal dari APBN atau senilai Rp419 triliun. Maman menyebut, terasa tersedia tudingan bahwa dana pengajaran itu tak hingga ke sekolah-sekolah berbasis Islam seperti madrasah dan pesantren. Kabar baru yang timbul dan digoreng lagi merupakan soal pengelolaan dana jemaah haji.

Ini Adalah Usaha Penjegalan Prabowo Ujar Fadli Zon

Penjegalan Prabowo – Partai Demokrat merencanakan melobi empat partai politik yaitu PAN, PKB, PKS, dan Gerindra sehingga ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di Pemilu 2019 ditiadakan atau jadi 0% (nol persen).

Wakil Ketua Umum Syarief Hasan berujar bahwa hasil pembicaraan atau lobi tersebut dapat dibawa didalam paripurna pengesahan Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilu esoknya.

“Kami harapkan (ambang batas capres) nol persen. Saya bicarakan bersama beberapa partai layaknya PAN, PKB, PKS, dan Gerindra. Semoga saja mereka sepakat” tambah Syarief di Gedung DPR Jakarta Pusat Rabu.

Syarief beri tambahan keinginan Demokrat mendorong ambang batas capres sebesar nol % dikarenakan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden diselenggarakan serentak. Seperti yang dikutip dari salah satu portal berita politik di indonesia arah.com

Demokrat kata Syarief menilai suara parlemen tidak sanggup diperoleh untuk menentukan ambang batas jika dua pemilu legislatif dan penentuan presiden diselenggarakan bersamaan.

“Pileg dan Pilpres dikerjakan bersamaan. Jadi tidak ada alasan yang mendasar jika diberlakukan threshold,” ujarnya.

Sepanjang ini Syarief perlihatkan sudah melaksanakan pertemuan bersama Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk melaksanakan lobi. Akan tetapi beliau enggan membeberkan hasil kesepakatan pada Demokrat bersama PAN.

Beliau berujar hasil lobi itu sanggup keluar didalam paripurna atau usai Demokrat melaksanakan lobi bersama tiga partai lainnya yang dapat dikerjakan malam ini.

Selanjut bekas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu memaparkan, sejauh ini beliau belum sanggup meyakinkan mekanisme pengambilan ketetapan atas lima isu gawat yang ada di RUU Pemilu.

Ia hanya berharap, pengambilan ketetapan dikerjakan bersama cara musyawarah.

Bahkan, ia terhitung terhubung mungkin kompromi bersama pemerintah didalam paripurna besok, terutama didalam perihal ambang batas capres.

“Rakyat itu menghendaki nol persen, pemerintah menghendaki 20 persen. Kalau sanggup dikompromikan itu dapat lebih bagus, tidak perlu voting” tutur Syarief.

Rapat Paripurna DPR esok dapat mengambil ketetapan mengenai RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Lima partai politik kubu pemerintah yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, dan PPP mendukung angka ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen. Akan tetapi Gerindra, Demokrat, PKS mendukung ambang batas ditiadakan. Dua partai lainnya, PKB dan PAN belum mengambil keputusan sikap.